Berencana Terapkan ERP Untuk Sepeda Motor, Ini Kata Pemprov DKI

Poros Nasional. Program electronic road pricing (ERP) tidak hanya akan diwajibkan bagi kendaraan roda empat atau lebih, tapi juga kendaraan roda dua. Proses uji teknis tersebut sedang dipersiapkan oleh tiga perusahaan yang mengikuti lelang.

"Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sigit mengatakan Pemprov DKI menyusun Perda tentang ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Dalam perda tersebut, rencananya akan dimasukkan motor dan membatalkan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang melarang sepeda motor melintas.

"Kan kita mau bikin perda, udah masuk (Bapemperda) Badan Pembentukan Perda," jelas Sigit.

Sigit mengatakan tarif ERP masih dibahas. Pengaturan tarif akan dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan yang melintas.

"Bedalah (tarif) roda dua dengan roda empat. Bisa jadi (tarifnya) lebih murah bagi yang berkontribusi pada kemacetan lebih parah," kata Sigit.

Uji teknis rencananya dilaksanakan di Jalan Medan Merdeka Barat dengan melibatkan 205 kendaraan, dari mobil, motor, bus, hingga truk. Uji teknis sempat direncanakan pada 14 November 2018, namun ditunda.

"Jadi jadwal untuk PoC (proof of concept) sebagai bagian dari evaluasi teknisnya juga mengalami penundaan," kata Plt Kepala Dishub DKI Sigit Widjatmoko melalui pesan singkat, Selasa (13/11).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Datang Ke Pasar Ikan Di Aceh, Sandiaga Uno: Ekonomi Sepi, Pedagang Sangat Membutuhkan Modal

Pojok Nasional . Cawapres Sandiaga Uno menyambangi pedagang pasar ikan di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Aceh. Sandiaga mendengar curhat para pedagang yang mengeluhkan sepinya pasar dan butuh modal usaha. "Kita melihat ekonomi di sini ada keluhan agak sedikit sepi dan para pedagang, termasuk Pak Samsul, Ketua Pasar Ikan di sini, menginginkan permodalan. Koperasinya direvitalisasi. Tadi saya bicara sama Bu Anisah (pedagang ikan) juga di sini pedagang ikan perlu sekitar Rp 10 juta sebagai modal kerja mereka," kata Sandiaga kepada wartawan setelah berkunjung ke Pasar Peunayong, Banda Aceh, Selasa (20/11/2018). Sandiaga akan memastikan bantuan permodalan untuk para pedagang ikan tersebut. Sebab, salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat, menurut Sandiaga, adalah mempermudah akses permodalan. "Ini yang nanti saya akan memastikan bahwa ada bantuan permodalan karena salah satu cara mereka meningkatkan ekonomi rakyat adalah mereka mendapatkan akses permodalan yang sela
Baca selengkapnya

Jadi Kota Yang Paling Berkomitmen Dan Jujur Versi KPK, Ini Pendapat Walkot Aceh

Buletin Nasional . KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kota Banda Aceh mendapat indeks integritas paling tinggi, yaitu 77,39. Apa kata Pemkot terkait dengan penilaian ini? "Walaupun kita peringkat pertama nasional dan di atas rata-rata tingkat pemerintah daerah maupun kementerian, tapi nilainya belum 100. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kamis (22/11/2018). Menurutnya, Pemkot Banda Aceh akan lebih fokus lagi pada sistem anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu juga diingatkan Ketua KPK Agus Rahardjo. "Semuanya harus sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. "Integritas merupakan modal yang sangat dasar dalam terciptanya good governance. Jadi, apa yang sudah baik, kita pertahankan dan ke depan akan terus kita tingkatkan lagi," ungkap Aminullah. Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banda Aceh
Baca selengkapnya

SD di Sulbar Yang Berdinding Papan dan Beralas Tanah ini Kurang Perhatian Dari Pemerintah Setempat

Tabloid Nasional . Masih banyak sekolah yang luput dari perhatian. Salah satunya kelas jauh SDN 044 Riso, Dusun Tondopata, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Sulawesi Barat (Sulbar). Sejak didirikan secara swadaya oleh warga setempat pada akhir 2008, gedung sekolah kelas jauh ini belum sekali pun tersentuh perhatian pemerintah. Padahal, dari hari ke hari, kondisi bangunan sekolah yang berbahan kayu itu semakin memprihatinkan. "Sampai sekarang belum pernah ada bantuan. Bangunan dan keperluan murid untuk belajar semuanya swadaya warga," kata tokoh masyarakat Sapriadi kepada Tablonasional.com, Kamis (22/11/2018). Sekolah kelas jauh ini sengaja dibangun warga untuk memudahkan anak-anak di daerah ini guna memperoleh pendidikan. Jarak menuju sekolah induk yang mencapai 3,5 kilometer dan ditempuh dengan berjalan kaki. Alhasil, hal itu menjadi alasan banyaknya anak usia sekolah dasar di Dusun Tondopata putus sekolah. "Itu sebabnya warga di dusun ini sangat mengharapkan perhat
Baca selengkapnya